Anggota Komisi X DPR, Muslim, menegaskan kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Sri Sularsih, untuk tidak takut dalam mengajukan anggaran untuk program kerjanya. Terutama, untuk program meningkatkan minat baca.

“Kami mendorong agar Kepala PNRI tidak usah takut untuk mengajukan anggaran. Anggaran kita dorong semaksimal mungkin, karena kita harapkan agar kampanye minat baca bukan hanya di perkotaan saja, tapi juga sampai pedesaan,” tegas Muslim, disela-sela RDP dengan Kepala PNRI dan jajaran, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Senin (22/02/2016).

Apalagi, tambah politisi F-PD itu, hasil survey menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Sehingga harapannya, dengan anggaran maksimal, dapat meningkatkan minat baca.

“Kita dorong agar minat baca meningkat hingga di tingkat pedesaan, termasuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Apalagi banyak daerah yang juga belum tersentuh oleh pendidikan. Kita dorong agar Kepala PNRI tidak usah takut mengajukan anggaran. Dorong saja angka semaksimal mungkin untuk meningkatkan minat baca,” tegas Muslim.

Muslim juga mendorong agar PNRI meningkatkan kerjasama dengan stakeholder lainnya. Saat ini, PNRI baru bekerjasama dengan sembilan Perguruan Tinggi Negeri. Ia mendorong agar dapat meningkat hingga seluruh PTN, dan merambah ke Perguruan Tinggi Swasta.

“Kita dorong juga ke pesantren, masjid, mushola, gereja dan lain sebagainya. Untuk meingkatkan minat baca, Anggota Dewan juga dapat terlibat untuk mengkampanyekan gemar membaca,” imbuh Muslim.

Namun, politisi asal dapil Aceh itu mengingatkan, segala program yang digalakkan oleh PNRI pun harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah.

“Harus ada keseriusan dari Pemerintah. Jika PNRI sudah lakukan, namun Pemerintah tidak mendukung, ya akan sia-sia. Komisi X mendorong program-program yang dilakukan PNRI untuk meningkatkan minat baca,” tutup Muslim.

Sebelumnya, Kepala PNRI Sri Sularsih mengatakan bahwa indeks minat baca masyarakat Tanah Air masih rendah jika dibandingkan negara tetangga. Indeks baca Indonesia per orangnya dalam satu tahun hanya satu judul buku, sementara di Malaysia per orang dalam setahun mencapai tiga judul buku.

“Kami mengadakan survey dan kajian di 12 provinsi. Dari sampel 120 orang per kabupaten dan kota, hasilnya masih sangat tidak menggembirakan. Peringkat sangat rendah. Hasil kajian ini memperlihatkan perlu ada peningkatan minat baca,” kata Sri.

RDP menghasilkan kesimpulan, terhadap realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2015, Komisi X DPR mengapresiasi realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2015 yang daya serapnya mencapai 96,61% atau melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar  95,05%.

“Terhadap persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2016, Komisi X DPR mengingatkan Perpusnas RI agar pelaksanaan APBN tahun 2016 tidak sekedar mengejar daya serap. Tetapi pemanfaatan anggaran tersebut harus benar-benar dapat meningkatkan kualitas pustakawan, dan berdampak langsung terhadap masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Utut Adianto, selaku pimpinan rapat. (sf) Foto: Azka/parle/od